SEMARANG, nukotasemarang.com – Pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 Dewan Pimpinan Wilayah Himma Pengusaha Santri Indonesua (DPW HIPSI) jawa Tengah mengadakan diskusi public sosialisasi dan pendidikan pemilih pilgub Jateng tahun 2024 bertempat di aula Azzahro Bustanul Qur’an Penggaron Kidul Pedurungan Semarang.
Acara tersebut dihadiri para peserta utusan kader HIPSI se Jawa Tengah.
Narasumber kegiatan tersebut adalah H Fatah Rosihan Affandi, MM (Ketua DPW HIPSI Jawa Tengah) yang menyampaikan materi tentang peran HIPSI dalam menyukseskan Pilgub Jateng 2024. Kemudian Dr. M Kholidul Adib yang menyampaikan materi tentang pendidikan politik bagi pemilih dan Muhammad Kamili yang menyampaikan materi tentang pilgub Jateng 2024 dalam perspektif budaya politik kaum santri.
Menurut H Fatah Rosihan Affandi, Pilgub Jateng 2024 merupakan bentuk demokratisasi di tingkat local yang harus disukseskan oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah. Agar Pilgub Jateng berjalan sukses maka semua pihak baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu sama-sama mentaati aturan pilgub. Kemudian penting juga untuk saling menjaga kondusifitas wilayah Jawa Tengah.
Fatah mengajak semua masyarakat terutama kaum santri yang menjadi anggota HIPSI di seluruh Jawa Tengah untuk menggunakan hak suaranya dengan mendatangi TPS di wilayahnya masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2024.
Kenapa kaum santri harus berpolitik? Karena menurut Imam al-Mawardi, pengangkatan pemimpin (imam) hukumnya wajib untuk menegakkan agama dan mengelola dunia. Kemudian syarat menjadi pemimpin harus muslim, baligh, laki-laki, berilmu, adil, cakap dan didukung kelompok masyoritas agar terjaga perdamaian. Oleh karena itu politik bagi santri adalah bagian dari perjuangan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
M Kholidul Adib mengatakan bahwa masyarakat Jawa Tengah sedang merayakan pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung tahun 2024 tanggal 27 Nopember 2024. Pilgub adalah mekanisme konstitusional untuk memilih kepala daerah dalam system demokrasi yang dianut bangsa Indonesia. Kompetisi pilgub Jateng tahun 2024 bakal berlangsung seru dan ketat karena hanya diikiuti dua paslon. Oleh karena itu demi terwujudnya pilgub Jateng tahun 2024 yang demokratis, aman, damai dan bermartabat, maka semua pihak harus tetap mematuhi aturan main pemilihan dan bersikap dewasa dalam menghadapi perbedaan dukungan politik.
Penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat Desa dan TPS harus professional, adil dan netral alias tidak memihak salah satu kontestan pilkada. Bawaslu dan aparatnya harus tegas apabila ada pelanggaran pilkada dalam bentuk apapun.
Demikian juga dengan para penyelenggara negara seperti ASN, TNI dan Polri termasuk kepala desa dan perangkat desa juga harus netral agar tidak menciderai demokrasi.
Selanjutnya M Kholidul Adib juga mengajak masyarakat untuk waspada politik uang. Tidak hanya pilgub tetapi juga pilkada kabupaten dan kota. Para paslon dan tim sukses akan berusaha untuk melakukan segala cara untuk dapat memenangkan pilkada, termasuk dengan melakukan poltik uang. Untuk itu masyarakat harus melawan politik uang termasuk mewaspadai para botoh yang selalu berjudi saat pilkada dengan dalih investasi.
Menurut Muhammad Kamilin, Pilkada memang membutuhkan biaya yang sangat besar, baik untuk membiayai mesin partai, bahan-bahan sosialisasi, konsumsi dan transportasi tim sukses, hingga mempersiapkan dana untuk kegiatan politik uang atau memberikan “sedekah politik” kepada masyarakat pemilih. Pemberian ini biasanya terjadi pada hari tenang atau hari H pencoblosan. Istilah “sedekah” ini sering disampaikan oleh para tim sukses. Politik uang secara moral juga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Kamilin sepakat masyarakat Jateng harus berani melawan politik uang. Sebab politik uang akan merusak demokrasi. Dengan politik uang, kandidat akan menghabiskan dana yang sangat besar tentu ketika sang kandidat terpilih sebagai kepala daerah maka pertama kali yang akan dilakukan adalah mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan untuk biaya pemenangan sehingga rawan terjadinya korupsi APBD.
Sebaiknya masyarakat harus berani tegas untuk menolak segala bentuk pemberian dari calon karena ujungnya nanti akan membuat angka korupsi semakin besar. Masyarakat Jateng harus menjadi pemilih yang cerdas dan rasional yang memilih atas dasar hati nuraninya, atas dasar akal sehatnya, bukan atas dasar transaksional pragmatis.
Menurtu Kamilin, pemilih yang cerdas dan rasional yang memilih atas dasar visi misi dan program calon akan menyelematkan Jawa Tengah ke depan. Maka masyarakat harus mulai mengenali para calon, track record mereka selama ini bagaimana, integritas mereka bagaimana dan komitmen mereka selama ini seperti apa. Jangan asal memilih karena diberi imbalan atau amplop.[]
